JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menilai proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kerinci, Amburadul. Itu ditegaskan ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi saat rapat forkompimda mengenai Pemilukada Kerinci di ruang utama kantor gubernur, kemarin (2/9). Asnawai mengatakan, ada banyak indikator penyebab kacaunya proses Pemilukada di Kerinci.“Indikatornya banyak sekali. Kami mencatat dan menilai misalnya dari awal sudah ada gugatan soal legalitas pelaksanaan pemilukada. Gugatan berkaitan dengan proses tahapan rekrutmen PPK yang jadi persoalan,” jelasnya. Hal lain, kata dia seperti integritas KPU terkait proses pencalonan yang kini kasusnya ditangani DKPP.Menurutnya ini persoalan serius. “Bagi kami, pleno tertutup yang dilakukan KPU jelas melanggar kode etik. Kami khawatir ini memicu suasana tidak kondusif. Akan terjadi banyak protes pasca pemilukada nanti,” tegasnya.Ia mengingatkan KPU agar lebih terbuka dan mengedepankan paradigma transparansi. “Hal paling penting adalah keterbukaan. Proses harus betul-betul terbuka. Bisa dirasakan dan dilihat seluruh stake holder. Ini yang jadi persoalan. Hasil koordinasi memang dirasa masih kurang terbuka,” bebernya.Ia meminta KPU Kerinci lebih transparan. Semua proses harus dikomunikasikan. Sehingga jika ada masalah bisa segera di antisipasi. “Apa yang dilakukan KPU banyak tidak diketahui Panwaslu. KPU jalan sendiri, panwaslu jalan sendiri. Akibatnya info ke masyarakat tidak ada kepastian hukum. Ini bahaya sekali,” katanya.Asnawi juga mengingatkan agar KPU Kerinci bersikap netral, tidak memihak salah satu kandidat. “tidak boleh berat sebelah. Walapun ada calon dari keluarga, abaikan saja,” katanya. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan jajarannya juga menjaga netralitas. Sebab sudah teridentifikasi ada sebagian PNS yang tidak netral. “Banyak camat dan kades yang bermain. Termasuk dukungan tak konsisten terhadap Ami Taher. Kami ingatkan PNS jangan banyak bermain,” tegasnya.Rapat forkompimda itu dipimpin langsung oleh gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA). Turut dihadiri oleh Danrem 042 Gapu Kolonel Eko Budi S, Dandim Kerinci, Karo Ops Polda Jambi, BIN, Kpu Kerinci, KPU Provinsi, Bawaslu dan sebagainya. Gubernur HBA pada kesempatan itu juga turut menyoroti kinerja KPU Kabupaten Kerinci. Ia berpesan agar KPU bersikap profesional dan tidak melenceng dari jalur.Itu menyusul banyak tudingan miring yang menganggap KPU Kerinci tidak netral. “Kalau sudah melenceng, tidak profesional, ini kacau. Kalau pelaksanaan buruk, akan tercatat sebagai KPU yang tidak berhasil. Apa artinya kalau sekedar kepentingan sesaat,” pesan HBA kepada KPU.HBA juga mengkhawatirkan banyak persoalan yang mendera KPU. Seperti adanya gugatan di PTUN dan DKPP. Menurutnya, munculnya protes tentu ada penyebabnya. Karena itu, meski KPU menang dan tidak mengngganggu tahapan, ini harus menjadi catatan bagi KPU. HBA juga menyoal masalah Pemda Kerinci yang tak mengalokasikan dana untuk pengamanan bagi Kodim Kerinci. Padahal, kata HBA, di daerah lain seperti Merangin dan Kota jambi ada anggaran yang dialokasikan untuk kodim setempat. “Di Merangin kodim aja dibantu, masak di Kerinci tidak bisa. Kita ini tim. Koordinasi itu sangat penting,” katanya.HBA berharap proses Pemilukada tidak menimbulkan ekses buruk ditengah masyarakat. Jika berakhir di MK itu dianggapnya biasa. “tapi, kalau sudah anarkis, itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya. HBA juga meminta forkompimda untuk memikirkan kemungkinan akan dilakukan pemilu ulang.  Ketua KPU Kabupaten Kerinci Mulfi saat dikonfirmasi mengatakan masalah yang disoal itu dipicu karena faktor komunikasi. Kedepan, ia berjanji akan memabangun komunikasi yang lebih intens dan baik dnegan stake holder. “Sampai sekarang tidak ada masalah. Barangkali Cuma masalah komunikasi saja,” tegasnya.Soal netralitas, ia mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya tetap menjaga kode etik. “Itu maksudnya kerinci itu sensitif. Fanatik terhadap pasangan. Jadi kami harus menampakkan betul netralitas,”katanya. Sekda Kabupaten Kerinci, Dasra mengatakan jika tidak ada halangan Pemilukada dihelat tanggal 8 September 2013. Menurutnya ada sebanyak 5507 personil pengamanan yang diterjunkan penuh selam 24 jam.“Situasi kondusif terkendali,” katanya. Ia mengatakan pada tanggal 6-7 agendanya distribusi kertas suara.kemudian pelantikan diperkirakan 4 Maret 2014. Sementara, Karo Ops Polda Jambi Kombes Iskandar mempertanyakan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilukada. “Apakah sudah di cek ricek logistik?ini bisa memicu kericuhan. Silahkan KPU, cek betul logistik pemilu. Termasuk kertas suara cadangan. Jangan sampai terlambat. Sebab terkadang teknis jadi pemicu konflik,” ujarnya.Ia juga mengingatkan KPU agar netral. Jika tidak profesional dan terindikasi tidak netral resikonya ke pileg dan sensitif tinggi. “saya menyarankan komponen ini dibenarkan dengan baik,” katanya. Ia juga mengingatkan agar Incumbent jangan munculkan sensitifitas dengan lawannya.Minggu tenang usahakan tenang betul. Jangan jadikan serangan fajar dan subuh. Waspadai saling intip saat minggu tenang.  “Paling rawan saat penghitungan. Kalo beda tipis biasanya rawan,” katanya. Danrem juga menyentil KPU dan berpesan agar KPU jangan sampai kepercayaan yang diberikan membuat warga tak percaya. Laksanakan dengan ketentuan yang ada. “Jagan coba selingkuh dan main mata. Aparat harus netral,” katanya.

Sumber : Jambi Independent